nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan adanya sistem pemerintahan yang berbasis elektoronik atau yang biasa disebut dengan e-government sebagai wujud adanya pemerintahan yang transparan. 

Beberapa model e-government saat ini tengah diterapkan di sejumlah kota di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya konsep anggaran berbasis elektronik (e-budgeting), pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (e-katalog), dan sistem e-government lainnya. 

Mendagri menyebutkan dengan adanya e-budgeting bahkan mampu mengurangi dan mencegah tingkat korupsi yang selama ini marak terjadi. Dia mengungkapkan harus ada pelaksanaan yang baik terhadap e-budgeting tersebut. 

“Model e-government harus ada, khususnya e-budgeting, karena dengan e-budgeting yang bisa dikerjakan dengan baik akan mengurangi indeks kerawanan korupsi,” ungkap Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (16/3). 

Adanya keterbukaan menurut dia sebagai kunci dalam melaksanakan perencanaan program dan penganggaran. Hal ini dapat dipraktekan nantinya lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

• E-Government Bantu Pengelolaan Keuangan Daerah
• Disiplin Bagus, E-Government Cepat Terwujud
• Korea Perlu 20 Tahun Lebih Bangun E-Gov
• Sinergi Penyelenggara Negara dalam Wujudkan Sistem Integrasi Elektronik Nasional
• Terkait E-government, PNS Wajib Kuasai IT

Tjahjo pun memberikan contoh, sperti di Kota Surabaya misalnya, jika anggaran yang digunakan untuk pembuatan jalan sebesar 1 Milyar, maka dengan e-budgeting mampu membuat jalan yang tadinya hanya untuk satu km menjadi 2 km. 

“Model Surabaya lah, anggaran membuat jalan 1 Milyar kalau model terbuka dengan e-catalog atau e-budgetting, dan sebagainya akhirnya bisa mencapai anggaran yang tadinya untuk satu kilo bisa dua kilo,” ungkap dia. 

Tjahjo juga mengimbau untuk seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Tjahjo tidak menginginkan adanya kepala daerah maupun pejabat daerah yang terjerat masalah hukum terutama korupsi. 

Sejauh ini Mendagri terus menerus mengingatkan pentingnya memahami area rawan korupsi. Sebagaimana yang ia ungkapkan untuk berhati-hati pada masalah perencanaan, penganggaran,masalah pajak dan restribusi daerah. Terkait dengan masih adanya pejabat daerah yang melakukan korupsi, Mendagri menilai kembali kepada pribadi masing-masing. 

“Ya gimana,itu kan akhirnya kembali ke manusianya, dengan transparansi setidaknya dia takut kalau mengambil keputusan untuk melangkah, harus memastikan program itu terlaksana, harus fokus nah itu setidaknya ada rasa untuk mengurangi,” ungkap Tjahjo. (p/ab)